Polemi Sumbar Teacher Summit Melebar: Ombudsman Turun, Publik Tuntut Transparansi Dana dan Jejarin Politik IIT

PADANG — FAKTAONE. Polemik Sumbar Teacher Summit 2026 yang digelar pada 13–14 Agustus 2026 terus berkembang. Persoalannya kini tidak lagi sebatas dugaan pungutan Rp200.000 terhadap guru, tetapi mulai melebar kepada pertanyaan mengenai siapa aktor di balik kegiatan, jejaring penyelenggara, serta kemungkinan adanya relasi politik yang membuat kegiatan tersebut memperoleh ruang dan dukungan dari pejabat daerah.

Sorotan semakin menguat setelah diketahui salah seorang narasumber kegiatan, H. Sandi Muharam, SE, merupakan kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan mantan Anggota DPRD Kota Bandung.

Fakta tersebut tentu tidak serta-merta membuktikan Sumbar Teacher Summit sebagai kegiatan politik. Namun dalam kerja jurnalistik investigatif, fakta itu menjadi relevan untuk ditelusuri lebih jauh, terutama karena Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah juga merupakan tokoh PKS.

Pertanyaan publik pun berkembang: apakah kesamaan latar belakang politik tersebut sama sekali tidak berkaitan dengan terselenggaranya kegiatan, atau justru terdapat jejaring komunikasi tertentu yang perlu dijelaskan kepada publik?

Pertanyaan ini semakin menarik karena kegiatan serupa, Agam Inspiring Teacher 2026, sebelumnya juga diselenggarakan oleh Indonesian Inspiring Teacher (IIT) pada 28 Juli 2026 dan memperoleh disposisi/persetujuan dari Pemerintah Kabupaten Agam.

Dari Sandi Muharam, Pertanyaan Politik Muncul

Kehadiran Sandi Muharam layak mendapat perhatian lebih jauh bukan semata-mata karena kapasitasnya sebagai narasumber, melainkan karena latar belakang politiknya.

Ia dikenal sebagai kader PKS dan pernah duduk sebagai Anggota DPRD Kota Bandung. Ketika seorang kader partai tampil dalam kegiatan yang melibatkan ribuan guru dan bersinggungan dengan struktur pemerintahan daerah, publik wajar meminta penjelasan mengenai siapa yang mengundangnya, atas rekomendasi siapa, dalam kapasitas apa, dan apakah terdapat hubungan sebelumnya dengan penyelenggara.

Apalagi Sumbar Teacher Summit bukan satu-satunya kegiatan IIT yang memperoleh akses terhadap institusi pendidikan di Sumatera Barat.

Sebelumnya, Agam Inspiring Teacher 2026 juga menyasar ribuan guru PAUD, SD dan SMP dengan biaya peserta Rp250.000.

Karena itu, persoalannya menjadi lebih luas: bagaimana IIT dapat membangun akses terhadap dua pemerintahan daerah dan ribuan guru dalam rentang waktu yang relatif berdekatan?

Gubernur Sumbar dan Bupati Agam: Mengapa Sama-Sama Memberikan Ruang?

Di titik inilah pertanyaan investigatif menjadi semakin penting.

Jika benar terdapat disposisi maupun persetujuan kepala daerah terhadap kegiatan yang diselenggarakan IIT, publik berhak mengetahui dasar pertimbangan administratif dan substantif di balik keputusan tersebut.

Terlebih, Sumbar Teacher Summit belakangan justru dipersoalkan karena adanya laporan guru mengenai pembayaran Rp200.000 per peserta.

Dengan asumsi sekitar 10.000 peserta membayar penuh, potensi dana yang dihimpun secara matematis dapat mencapai Rp2 miliar. Angka tersebut tetap harus diposisikan sebagai estimasi dan bukan jumlah dana yang telah terverifikasi.

Namun besarnya skala kegiatan membuat proses pemberian disposisi menjadi relevan untuk dibuka.

Apakah sebelum memberikan disposisi telah dilakukan verifikasi terhadap penyelenggara? Apakah model pembiayaan kegiatan diketahui? Apakah kepala daerah mengetahui bahwa peserta akan dikenakan biaya? Siapa yang pertama kali membawa atau merekomendasikan kegiatan tersebut kepada pemerintah daerah?

Dan setelah muncul fakta bahwa salah seorang narasumber merupakan kader PKS, muncul pula pertanyaan yang tidak dapat begitu saja diabaikan:

Apakah faktor jaringan atau kedekatan politik ikut membuka akses bagi kegiatan tersebut?

Pertanyaan itu bukan tuduhan. Justru jawabannya diperlukan agar tidak berkembang menjadi spekulasi.

Nama Rahmat Saleh Juga Muncul

Sorotan politik semakin melebar setelah nama Rahmat Saleh, Anggota DPR RI Fraksi PKS, turut disebut dalam informasi yang berkembang mengenai Sumbar Teacher Summit 2026.

Untuk mendapatkan penjelasan secara berimbang, Tim Jurnalis Media ASANTARA telah mengirimkan permintaan konfirmasi melalui WhatsApp pada Jumat, 21 Agustus 2026.

ASANTARA meminta penjelasan mengenai sejauh mana keterlibatan Rahmat Saleh, apabila ada, baik dalam perencanaan, komunikasi, koordinasi maupun pelaksanaan kegiatan.

Konfirmasi juga menyangkut apakah dirinya mengetahui adanya pembayaran Rp200.000 per guru serta apakah terdapat hubungan kelembagaan, dukungan, sponsorship ataupun bentuk keterlibatan lainnya.

Hingga Sabtu, 22 Agustus 2026, konfirmasi tersebut belum memperoleh jawaban.

Ketiadaan jawaban tentu tidak dapat dijadikan bukti keterlibatan. Namun ruang klarifikasi tetap terbuka agar persoalan dapat dijelaskan secara terang.

Dugaan Pungutan dan Ombudsman

Di luar pertanyaan mengenai jejaring politik, substansi utama persoalan tetap menyangkut pembayaran yang dikeluhkan sejumlah guru.

Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat telah melakukan pendalaman untuk melihat kemungkinan adanya maladministrasi, terutama apabila struktur atau kewenangan institusi pendidikan digunakan dalam proses mobilisasi peserta maupun pengumpulan dana.

Sejumlah pihak terkait juga dimintai keterangan.

Karena proses tersebut masih berjalan, belum dapat ditarik kesimpulan bahwa telah terjadi tindak pidana ataupun menetapkan pihak tertentu sebagai pihak yang bertanggung jawab.

Namun justru karena kegiatan ini melibatkan ribuan guru, transparansi tidak boleh berhenti pada pernyataan bahwa keikutsertaan bersifat sukarela.

Publik perlu mengetahui siapa penerima uang, rekening siapa yang digunakan, berapa dana sebenarnya terkumpul, bagaimana penggunaannya, dan siapa yang mempertanggungjawabkannya.

Jejak IIT Perlu Dibuka

Kini persoalan penting lainnya adalah Indonesian Inspiring Teacher (IIT) sebagai penyelenggara.

Jika lembaga yang sama dapat menyelenggarakan kegiatan berskala ribuan guru di Agam dan kemudian Sumbar dalam waktu berdekatan, maka publik perlu mengetahui profil kelembagaan IIT secara lebih terbuka.

Siapa pengurus dan pemiliknya? Bagaimana model bisnisnya? Siapa yang membangun komunikasi dengan pemerintah daerah? Bagaimana pola kerja samanya dengan Dinas Pendidikan dan sekolah? Siapa yang menentukan narasumber?

Termasuk pertanyaan sederhana tetapi penting: mengapa Sandi Muharam dipilih menjadi narasumber?

Jawaban atas pertanyaan tersebut dapat membantu menjelaskan apakah kehadirannya murni berdasarkan kompetensi profesional atau terdapat jaringan lain di belakang kegiatan.

Disposisi Bukan Sekadar Tanda Tangan

Pemberian disposisi oleh pejabat publik memang tidak otomatis berarti persetujuan terhadap seluruh aspek teknis dan keuangan suatu kegiatan.

Namun disposisi kepala daerah memiliki bobot administratif dan psikologis yang kuat, terlebih bagi ASN dan guru.

Karena itu, apabila sebuah kegiatan membawa nama atau dukungan pejabat kemudian digunakan untuk menggerakkan ribuan guru mengikuti kegiatan berbayar, proses lahirnya disposisi tersebut patut dibuka secara transparan.

Hal yang perlu dijawab bukan hanya siapa yang menandatangani, tetapi siapa yang mengajukan, siapa yang merekomendasikan, apa isi permohonannya, informasi apa yang diberikan kepada kepala daerah, dan apakah aspek biaya peserta telah dicantumkan sejak awal.

Jangan Menghakimi, tetapi Jangan Berhenti Bertanya

Kehadiran Sandi Muharam sebagai kader PKS tidak membuktikan bahwa Sumbar Teacher Summit merupakan agenda PKS.

Demikian pula latar belakang politik Gubernur Sumbar dan munculnya nama Rahmat Saleh tidak dapat dengan sendirinya digunakan untuk menyimpulkan adanya keterlibatan partai.

Namun rangkaian fakta tersebut cukup menjadi dasar jurnalistik untuk mengajukan pertanyaan dan melakukan penelusuran lebih dalam.

Apalagi penyelenggara yang sama sebelumnya juga mengadakan kegiatan serupa di Kabupaten Agam.

Karena itu, transparansi menjadi jalan paling sederhana untuk menghentikan spekulasi.

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Pemerintah Kabupaten Agam, Indonesian Inspiring Teacher, Sandi Muharam, Rahmat Saleh, serta pihak lain yang terkait perlu menjelaskan posisi masing-masing secara terbuka.

Publik berhak mengetahui apakah seluruh rangkaian tersebut hanyalah hubungan profesional biasa atau terdapat jejaring lain yang turut mempermudah terselenggaranya kegiatan.

Sebab ketika sebuah kegiatan pendidikan melibatkan ribuan ASN/guru, uang dalam jumlah besar, disposisi pejabat publik, dan figur politik, persoalannya tidak lagi sepenuhnya berada di ruang privat penyelenggara.

Ia telah menjadi persoalan kepentingan publik.

Dan prinsip jurnalistik harus tetap menjadi pagar: tidak menuduh tanpa bukti, tetapi juga tidak berhenti menelusuri hanya karena pertanyaannya menyentuh kekuasaan dan politik.

Team  ASANTARA. 

Bagikan Artikel ini