APH Diminta Selidiki Tambang Clay di Kuranji Padang: Izin, Rantai Pasok Solar & Dampak Lingkungan Perlu Diperiksa

 

PADANG, Aktivitas penambangan tanah clay dan batu di kawasan Jalan Kampung Tanjung, Kelurahan Gunung Sarik, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, menjadi sorotan publik. Dugaan terkait asal-usul pasokan solar untuk operasional alat berat yang belum terverifikasi menjadi pertanyaan utama.

Berdasarkan pantauan media dan dokumentasi yang diterima redaksi pada Selasa, 27 Oktober 2026, sejumlah ekskavator terlihat berada di kawasan pembukaan lahan. Informasi awal menyebut lima unit alat berat beroperasi di lokasi tersebut.

Seorang warga berinisial M (40) menyatakan lokasi tambang itu merupakan milik warga setempat berinisial AZ. Keterangan mengenai kepemilikan maupun kegiatan di lokasi tersebut masih memerlukan konfirmasi kepada pihak terkait.

Persoalan utama yang perlu ditelusuri ialah legalitas pertambangan, sumber bahan bakar, serta kesesuaian jalur distribusinya dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Pasokan Solar 5.000 Liter Dipertanyakan

Menurut keterangan M kepada media, solar untuk kebutuhan operasional tambang disebut didatangkan menggunakan mobil tangki berkapasitas sekitar 5.000 liter. Pengiriman dikatakan berlangsung tidak menentu, bergantung pada persediaan BBM di lokasi.

Informasi tersebut memunculkan pertanyaan mendasar yang harus dijawab secara faktual: siapa pemasok solar, dari mana BBM diperoleh, siapa yang memesan, dan apakah setiap pengiriman disertai dokumen yang sah?

Redaksi menegaskan, kapasitas kendaraan tidak otomatis membuktikan bahwa setiap pengiriman benar-benar berjumlah 5.000 liter. Untuk memastikan kebenarannya, aparat perlu memeriksa faktur pembelian, surat jalan, identitas kendaraan dan perusahaan pengangkut, bukti pembayaran, serta catatan penerimaan BBM. Tanpa pemeriksaan tersebut, status dan legalitas pasokan belum dapat dipastikan.

Dokumentasi yang diterima redaksi juga memperlihatkan bangunan sederhana dan sejumlah jeriken yang diduga digunakan untuk menyimpan solar. Namun, isi wadah, jumlah BBM, asal pasokan, dan status penyimpanannya belum dapat dipastikan hanya melalui foto atau keterangan warga.

Pemeriksaan langsung diperlukan untuk mengetahui apakah BBM tersebut merupakan solar subsidi atau nonsubsidi, siapa pemiliknya, serta untuk kepentingan apa bahan bakar itu disimpan.

Uji Legalitas Tambang dan Rantai Pasok BBM

Dari aspek pertambangan, legalitas pengambilan tanah clay dan batu harus diuji berdasarkan jenis material, status wilayah, dan perizinan yang diwajibkan. Kerangka hukum yang relevan antara lain Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Minerba beserta perubahannya, termasuk UU Nomor 3 Tahun 2020 dan UU Nomor 2 Tahun 2025.

Instansi berwenang perlu memastikan identitas pengelola, status perizinan, kesesuaian wilayah operasi, dan pemenuhan kewajiban pertambangan. Kepemilikan tanah oleh perseorangan tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa kegiatan penggalian di atasnya telah memenuhi seluruh persyaratan hukum.

Dari aspek distribusi BBM, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas sebagaimana telah diubah, termasuk melalui UU Nomor 6 Tahun 2023, menjadi rujukan. Pasal 55 UU Migas mengatur sanksi terhadap penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga BBM subsidi, dengan ancaman pidana penjara paling lama enam tahun dan denda paling tinggi Rp60 miliar.

Namun, redaksi menegaskan ancaman tersebut tidak dapat langsung dikaitkan dengan aktivitas tambang ini sebelum jenis BBM, asal pasokan, perbuatan yang dilakukan, dan unsur tindak pidananya dibuktikan melalui pemeriksaan resmi. Penggunaan solar untuk alat berat tidak otomatis merupakan pelanggaran.

Desakan Pemeriksaan Menyeluruh

Penelusuran seharusnya tidak berhenti pada sopir mobil tangki atau pekerja di lokasi. Aparat perlu menguji rantai pasokan mulai dari penjual, sumber BBM, pengangkut, pemesan, hingga pihak yang menerima dan menggunakannya.

Pada saat bersamaan, kondisi lahan terbuka akibat penggalian perlu diperiksa oleh instansi teknis dari aspek lingkungan, termasuk potensi erosi, pengelolaan air limpasan, pengendalian sedimen, stabilitas lereng, dan kewajiban reklamasi.

Redaksi meminta aparat penegak hukum dan instansi teknis terkait menindaklanjuti informasi ini secara profesional, transparan, dan berbasis bukti. Klarifikasi perlu dimintakan kepada AZ yang disebut warga sebagai pemilik lokasi, pengelola tambang, pemasok BBM, serta pihak lain yang berkaitan.

Sampai berita ini disusun, belum tersedia bukti yang cukup untuk memastikan status perizinan tambang ataupun menyimpulkan bahwa solar yang digunakan merupakan BBM ilegal. Pemeriksaan faktual harus menjawab siapa pemasoknya, bagaimana transaksi dilakukan, dan apakah kegiatan pertambangan memenuhi ketentuan.

Sebagai bagian dari fungsi kontrol sosial pers berdasarkan UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, pemberitaan ini mengedepankan verifikasi, keberimbangan, praduga tak bersalah, serta hak jawab dan hak koreksi.

*TIM INVESTIGASI*

Bagikan Artikel ini