Bukan Sekadar Skandal: Dugaan Pengaturan Proyek APBD Sumbar Seret Kepala Biro PBJ ke Pusaran Hukum

Oleh: Drs. H. Marlis, MM, C.Med

(Ketua Umum DPN ASANTARA – Asosiasi Media Online Nusantara)

PADANG,NUSATIME.ID — Kasus yang menjerat Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Setda Provinsi Sumatera Barat kini tidak lagi berdiri sebagai insiden tunggal. Rangkaian isu serius mengepung posisi yang sangat strategis ini, dugaan pengaturan proyek APBD dan permintaan komisi (fee), rekaman tindakan asusila di ruang kerja kedinasan, hingga polemik keabsahan surat izin cuti tahunan.

Publik harus memisahkan secara tegas antara fakta yang terverifikasi dan tudingan yang masih membutuhkan pembuktian hukum. Namun, tumpukan persoalan ini memberikan alasan mendasar mengapa penanganan kasus tidak boleh berhenti pada ranah etika atau disiplin ASN semata.

Persoalan paling krusial terletak pada indikasi yang menyentuh jantung tata kelola anggaran daerah, dugaan penyimpangan pengadaan proyek APBD Sumatera Barat.

Jika petunjuk awal mengenai praktik suap, gratifikasi, maupun pemotongan komisi memiliki basis bukti, perkara ini bukan lagi konsumsi internal Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Aparat Penegak Hukum (APH) wajib turun tangan. Skandal ruang kerja dan polemik administratif tidak boleh membiaskan perhatian publik dari skema penyimpangan yang nilainya jauh lebih substansial.

Biro PBJ adalah elemen vital dalam alokasi anggaran daerah. Setiap indikasi penyimpangan di tubuh biro ini berdampak langsung pada kualitas pembangunan dan efisiensi keuangan negara.

Berdasarkan informasi yang berkembang, Kepala Biro PBJ disinyalir terlibat dalam pengaturan pemenang pengadaan barang dan jasa, serta permintaan komisi kepada rekanan.

Tulisan ini merupakan artikel opini yang bertujuan mendorong proses verifikasi, transparansi, dan pemeriksaan oleh lembaga berwenang. Informasi mengenai riwayat hukuman disiplin kepegawaian dan proses promosi jabatan perlu dikonfirmasi kembali melalui dokumen resmi instansi terkait. Seluruh narasi mengenai dugaan penyimpangan, pemotongan komisi, suap, maupun gratifikasi berbasis pada asas praduga tak bersalah (presumption of innocence) dan tidak dimaksudkan sebagai kesimpulan hukum mendahului proses APH. Para pihak yang disebut atau terdampak memiliki hak jawab dan hak koreksi yang dijamin penuh sesuai ketentuan UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers

Team ASANTARA. 

Bagikan Artikel ini