Diduga Bebani Puluhan Ribu Guru, Gerakan Muda Sumbar Tuntut Audit Dana Miliaran Rupiah Sumbar Teacher Summit 2026

PADANG — FAKTAONE Diduga. Gerakan Masyarakat Muda Sumbar Menggugat menggelar aksi demonstrasi di Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat, Kamis (20/8/2026). Massa menyoroti dugaan pungutan dalam kegiatan Sumbar Teacher Summit 2026 yang disebut membebani guru SMA dan SMK dengan pembayaran hingga Rp200 ribu per orang.

Ketua Gerakan Masyarakat Muda Sumbar Menggugat sekaligus koordinator aksi, Fadli Hasibuan, kepada tim jurnalis media ASANTARA di sela aksi meminta Dinas Pendidikan membuka secara transparan dasar hukum kegiatan, mekanisme pembayaran, jumlah dana yang terkumpul serta penggunaannya.

“Yang kami pertanyakan, dasar hukum kegiatan ini apa, uang Rp200 ribu itu ditransfer ke mana, untuk apa, dan output kepada guru apa,” tegas Fadli.

Menurutnya, apabila pembayaran tersebut benar dihimpun dari puluhan ribu guru, nilainya berpotensi mencapai miliaran rupiah. Karena itu, pihaknya meminta aliran dana dan pertanggungjawaban kegiatan dibuka secara terang-benderang.

Fadli juga mempertanyakan informasi bahwa guru yang sebelumnya disebut mengikuti kegiatan secara offline justru mengikuti kegiatan melalui Zoom.

“Kalau hanya mengikuti melalui Zoom, masa Rp200 ribu kita cuma nonton saja?” ujarnya.

Ia juga mempersoalkan surat edaran Dinas Pendidikan Sumbar yang menyebut pembayaran bersifat sukarela. Menurut Fadli, surat tersebut diterbitkan setelah dana disebut telah terkumpul. Di lapangan, ia mengaku memperoleh informasi adanya guru yang membayar Rp200 ribu, sementara sebagian lainnya Rp100 ribu dan kekurangannya ditanggung pihak sekolah.

Kepala Dinas Tak Temui Massa

Saat demonstrasi berlangsung, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat Habibul Fuadi tidak terlihat menemui demonstran. Massa ditemui oleh Sekretaris Dinas Pendidikan Sumbar, Yuni Andra.

Berdasarkan informasi yang dihimpun jurnalis dari ASN di lingkungan Dinas Pendidikan Sumbar, Habibul Fuadi disebut sedang melaksanakan dinas luar. Informasi tersebut belum dikonfirmasi langsung kepada Habibul Fuadi.

Fadli juga mempertanyakan kehadiran unsur Pemprov Sumbar dalam kegiatan tersebut. Ia menyebut Gubernur Sumbar Mahyeldi hadir dan menerima penghargaan dalam kegiatan yang dipersoalkan.

“Kalau memang tidak ada izin, kenapa Dinas Pendidikan hadir? Kenapa Gubernur juga hadir?” katanya.

Meski demikian, dugaan adanya aliran dana kepada pejabat atau pemerintah yang disampaikan massa belum terbukti dan masih memerlukan pemeriksaan serta klarifikasi pihak terkait.

Aksi Berlangsung Damai

Aksi demonstrasi mendapat pengawalan petugas kepolisian sejak awal hingga selesai. Massa menyampaikan tuntutan dengan membawa sejumlah poster dan kritik terhadap dugaan pungutan di lingkungan pendidikan.

Meski berlangsung cukup tegas, aksi berjalan tertib, tenang dan damai tanpa kericuhan.

Fadli mengatakan, jika tidak mendapat penjelasan memadai, pihaknya akan membawa persoalan tersebut ke DPRD Sumatera Barat dan meminta lembaga pengawasan maupun aparat penegak hukum menindaklanjutinya sesuai kewenangan.

“Jangan hanya sekadar klarifikasi. Kami ingin ada tindak lanjut yang jelas dan seluruh persoalan ini dibuka secara terang-benderang,” tegasnya.

Hingga berita ini ditayangkan, Kepala Dinas Pendidikan Sumatera Barat, pihak penyelenggara Sumbar Teacher Summit 2026 dan Pemprov Sumbar belum memberikan keterangan langsung terkait seluruh tudingan yang disampaikan massa.

Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi seluruh pihak yang disebut dalam pemberitaan ini.

Team ASANTARA 

Bagikan Artikel ini