Sekolah Rakyat dan Sekolah Garuda: Dua Strategi Baru Membangun Pendidikan Indonesia, Cermin Kebijakan Masa Lalu?

MEDIA FAKTA ONE. 10 juni 2026Ketika pemerintah meluncurkan program Sekolah Rakyat dan Sekolah Garuda sebagai wajah baru transformasi pendidikan Indonesia, publik menyambutnya dengan harapan sekaligus pertanyaan. Di satu sisi, kedua program ini hadir sebagai jawaban atas dua persoalan besar pendidikan nasional yaitu kesenjangan akses pendidikan bagi kelompok miskin dan kebutuhan untuk mencetak sumber daya manusia unggul yang mampu bersaing di tingkat global. Namun, jika menoleh ke belakang, sejarah pendidikan Indonesia memperlihatkan bahwa gagasan pemisahan jalur pendidikan berdasarkan latar belakang sosial maupun kemampuan akademik bukanlah sesuatu yang benar-benar baru terjadi di Indonesia.

Sekolah Rakyat yang dikelola oleh Kementerian Sosial hadir dengan konsep sekolah berasrama gratis untuk anak-anak dari keluarga miskin ekstrem, khususnya kelompok ekonomi desil satu dan dua. Program ini dirancang untuk mencakup jenjang pendidikan dari sekolah dasar hingga sekolah menengah atas dengan fasilitas tempat tinggal, konsumsi, dan kebutuhan belajar yang ditanggung negara. Melalui pendekatan tersebut, pemerintah berharap kemiskinan tidak lagi menjadi penghalang bagi seorang anak untuk memperoleh pendidikan yang layak dan berkualitas.

Di sisi lain, Sekolah Garuda yang berada di bawah pengelolaan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi memiliki tujuan yang berbeda. Program ini ditujukan bagi murid dengan prestasi akademik tinggi, terutama dalam bidang sains dan teknologi, agar dapat dibina secara intensif dan memiliki peluang untuk melanjutkan pendidikan ke universitas-universitas terbaik dunia. Sekolah Garuda menjadi bagian dari strategi negara dalam menyiapkan generasi emas Indonesia yang mampu berkompetisi dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi global.

Jika dilihat secara terpisah, kedua program tersebut memiliki tujuan yang mulia. Sekolah Rakyat ingin memberikan keadilan akses bagi anak dari keluarga kurang mampu, sedangkan Sekolah Garuda ingin mendorong lahirnya kelompok intelektual dan ilmuwan masa depan. Namun, dalam kacamata sejarah pendidikan, keberadaan dua jenis sekolah dengan sasaran yang sangat berbeda ini mengingatkan kita pada pola lama yang pernah hadir dalam perjalanan pendidikan Indonesia.

Pada masa kolonial Belanda, pemerintah Hindia Belanda mendirikan Volksschool atau sekolah desa pada tahun 1907 sebagai bentuk pendidikan dasar bagi masyarakat pribumi. Sekolah ini memberikan pendidikan dengan kurikulum yang sederhana dan bertujuan memenuhi kebutuhan administratif kolonial. Di sisi lain, pendidikan yang lebih tinggi dan lebih berkualitas banyak diberikan kepada kelompok tertentu yang memiliki status sosial lebih baik. Sistem pendidikan kolonial pada akhirnya membentuk struktur pendidikan yang bertingkat dan tidak sepenuhnya memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh masyarakat.

Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, nama Sekolah Rakyat kembali digunakan sebagai bentuk pendidikan dasar bagi masyarakat luas. Sekolah Rakyat pada masa awal kemerdekaan memiliki misi yang berbeda dengan Volksschool kolonial, yaitu memperluas kesempatan belajar dan membangun bangsa yang baru lahir. Meski demikian, penggunaan nama yang sama pada program saat ini menjadi menarik karena menunjukkan bahwa persoalan utama pendidikan Indonesia sejak masa kolonial hingga sekarang masih berkisar pada bagaimana negara memberikan akses pendidikan kepada kelompok masyarakat yang berada di lapisan bawah.

Sementara itu, gagasan Sekolah Garuda juga memiliki jejak historis dalam kebijakan pendidikan Indonesia. Pada era Orde Baru, pemerintah mendirikan sekolah unggulan seperti SMA Taruna Nusantara pada tahun 1990 sebagai lembaga yang dirancang untuk membentuk calon pemimpin bangsa dengan pendidikan yang lebih terfokus, disiplin, dan berkualitas tinggi. Setelah itu, berbagai konsep sekolah unggulan berkembang dengan tujuan menghimpun murid terbaik untuk mendapatkan pembinaan khusus. Dalam konteks ini, Sekolah Garuda dapat dilihat sebagai kelanjutan dari gagasan lama bahwa negara perlu memiliki institusi khusus untuk membina kelompok murid dengan potensi luar biasa.

Di sinilah muncul pertanyaan penting: apakah Sekolah Rakyat dan Sekolah Garuda merupakan sebuah inovasi pendidikan atau hanya pengulangan pola lama dengan nama baru? Jawabannya tidak sesederhana menerima atau menolak kedua program tersebut. Dari sisi positif, keduanya memiliki potensi besar. Sekolah Rakyat dapat menjadi alat mobilitas sosial yang memungkinkan anak dari keluarga miskin keluar dari lingkaran kemiskinan melalui pendidikan. Sementara itu, Sekolah Garuda dapat memperkuat posisi Indonesia dalam persaingan global dengan menghasilkan generasi peneliti, ilmuwan, dan pemimpin yang berkualitas.

Namun, sejarah juga mengajarkan bahwa kebijakan pendidikan yang terlalu membedakan kelompok murid memiliki risiko menciptakan kesenjangan baru. Jika sekolah khusus mendapatkan fasilitas terbaik sementara sekolah umum masih menghadapi persoalan guru, infrastruktur, dan kualitas pembelajaran, maka kesenjangan pendidikan dapat semakin melebar. Sebagaimana diungkapkan oleh seorang pakar yakni Paulo Freire dalam kutipan ilustratif, “Pendidikan tidak boleh hanya menjadi tangga yang mengangkat sebagian orang menuju puncak, tetapi harus menjadi jembatan yang memungkinkan seluruh masyarakat bergerak maju secara bersama.”

Kekhawatiran lain muncul pada kemungkinan lahirnya kembali dualisme pendidikan: sekolah bagi kelompok yang dianggap tertinggal dan sekolah bagi kelompok yang dianggap istimewa. Sejarah pendidikan Indonesia telah menunjukkan bahwa pemisahan seperti ini sering kali menghasilkan hierarki sosial dalam dunia pendidikan. Sekolah tertentu dipandang sebagai tempat bagi murid terbaik, sementara sekolah lainnya dianggap sebagai pilihan kedua. Pandangan seperti ini dapat melemahkan tujuan utama pendidikan nasional, yaitu memberikan kesempatan yang setara bagi setiap warga negara.

Oleh karena itu, keberhasilan Sekolah Rakyat dan Sekolah Garuda tidak seharusnya hanya diukur dari berapa banyak gedung yang dibangun atau berapa banyak murid yang diterima. Keberhasilan sesungguhnya terletak pada apakah kedua program tersebut mampu memperbaiki sistem pendidikan secara keseluruhan tanpa meninggalkan sekolah umum yang menjadi tempat belajar sebagian besar anak Indonesia. Seperti yang disampaikan dalam kutipan ilustratif seorang tokoh pendidikan, “Sejarah bukanlah buku lama yang hanya dibaca untuk mengenang masa lalu, melainkan cermin untuk menilai apakah langkah kita hari ini menuju arah yang lebih baik.”

Pada akhirnya, Sekolah Rakyat dan Sekolah Garuda merupakan sebuah eksperimen besar dalam perjalanan pendidikan Indonesia. Keduanya membawa harapan untuk menghadirkan keadilan akses dan keunggulan akademik secara bersamaan. Namun, sejarah mengingatkan bahwa pendidikan yang maju tidak hanya melahirkan kelompok yang mampu naik lebih tinggi, tetapi juga memastikan tidak ada satu pun anak bangsa yang tertinggal di bawah. Tantangan terbesar pemerintah bukan sekadar membangun dua jenis sekolah baru, melainkan membangun sistem pendidikan yang adil, inklusif, dan berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia.

Penulis:

1. Fira Nabila Tabitha – Mahasiswa Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Padang

2. Ghaniy Ratu Kemala – Mahasiswa Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Padang

3. Halim Assydiqqy – Mahasiswa Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Padang

4. Maya Desvina Putri – Mahasiswa Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Padang

5. Nabilla Sulistianty – Mahasiswa Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Padang

6. Suci Ramadani – Mahasiswa Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Padang

TIM )

Bagikan Artikel ini