Pembangunan Huntap Korban Banjir Bandang Pauh Masih Menunggu Kepastian Status Lahan

 

Pemerintah Kecamatan Pauh masih menunggu kejelasan status lahan untuk pembangunan hunian tetap (huntap) bagi korban banjir bandang yang terjadi pada 27 November 2025. Sambil menunggu proses tersebut, penanganan pascabencana saat ini difokuskan pada pemulihan aktivitas warga terdampak, Jumat (16/1/2026).

Sekretaris Camat Pauh, David Ferdinand, mengatakan pada fase awal bencana pihak kecamatan telah melakukan evakuasi warga sebanyak tiga kali. Lokasi evakuasi dimulai dari SMP Negeri 44 Padang, kemudian dipindahkan ke SD Negeri 05, dan terakhir ke SD Negeri 02 Cupak Tangah.

Dari sekitar 1.800 warga yang terdampak banjir bandang di Kecamatan Pauh, tercatat dua orang meninggal dunia.

“Alhamdulillah, penanganan awal bisa meminimalkan korban jiwa. Di Pauh, korban jiwa tercatat dua orang,” ujar David.

Terkait hunian sementara, David membenarkan saat ini sekitar 40 keluarga asal Kecamatan Pauh menempati hunian sementara (huntara) di Kecamatan Koto Tangah. Para warga tersebut harus bolak-balik ke Pauh untuk menjalani aktivitas sehari-hari. Selain itu, terdapat dua huntara yang berada di wilayah Kecamatan Pauh.

Satu huntara dibangun oleh Suku Tanjung dan saat ini menampung 11 kepala keluarga. Sementara satu huntara lainnya berada di kawasan Limau Manis dengan kapasitas hingga 100 kepala keluarga dan dibangun melalui dukungan donatur.

Namun, David mengaku tidak mengetahui secara rinci pihak-pihak yang terlibat dalam pembangunan huntara tersebut.

Menurut David, pengelolaan huntara ke depan akan diserahkan kepada pemerintah karena hunian tersebut diperuntukkan bagi masyarakat Kecamatan Pauh.

Untuk pembangunan huntap, David menyebut tim kecamatan bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim), Dinas Pertanahan, Badan Pertanahan Nasional (BPN), serta Dinas Lingkungan Hidup (DLH) telah melakukan survei kelayakan lahan di kawasan Lambung Bukit beberapa waktu lalu.

“Namun hasilnya masih kami tunggu, terutama dari BPN terkait koordinat, status tanah, dan lahannya,” kata David. Ia menambahkan, durasi pembangunan huntap bergantung pada kesepakatan dengan masyarakat pemilik tanah yang bersedia menghibahkan lahannya.

Sebelumnya, Ketua Karang Taruna Kecamatan Pauh, Muhammad Ilham, menyebut rencana pembangunan huntap terkendala status tanah kaum. Menurutnya, skema hibah tanah yang berujung pada kepemilikan pribadi dinilai bertentangan dengan adat Minangkabau yang hanya mengenal hak pakai atas tanah adat.

Menanggapi keluhan masyarakat yang menyebut Camat Pauh tidak pernah mengunjungi wilayah Batu Busuk, David mengatakan pihaknya tidak dapat memastikan secara detail. Namun ia menyebut seluruh wilayah terdampak di Kecamatan Pauh telah dikunjungi.

“Kalau dibilang belum pernah mengunjungi, itu saya tidak bisa pastikan. Yang saya tahu, semua titik di Kecamatan Pauh telah dikunjungi oleh Ibu Camat,” ujarnya.

David menambahkan, dalam waktu dekat prioritas pemerintah kecamatan adalah memastikan warga terdampak dapat kembali beraktivitas secara normal.

Mayoritas warga di Batu Busuk dan Lambung Bukit menggantungkan hidup pada sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan, sehingga harus kembali ke wilayah asal setiap hari meski masih menginap di huntara.

“Makanya direncanakan pembelian tanah untuk pembangunan huntap agar masyarakat bisa tinggal lebih dekat dengan sumber penghidupan mereka,” katanya.

Saat dimintai keterangan, Camat Pauh menyerahkan penyampaian informasi kepada Sekretaris Camat Pauh. David menyebut pernyataannya mewakili sikap pemerintah kecamatan.

“Saya sama Ibu Camat kan sama saja. Jawaban saya pasti sama juga dengan Ibu Camat,” tutup David.

Sumber: InfoSumbar

Bagikan Artikel ini